"Aksi Sejuta Umat Pemakzulan Gibran" merupakan bagian dari gelombang gerakan massa dan konsolidasi tokoh masyarakat yang menuntut pemberhentian Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Gerakan yang dimotori oleh elemen seperti Aksi Rakyat Bela Indonesia (salah satunya dipelopori Bachtiar Nasir) dan Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) ini direncanakan mengarah pada mobilisasi massa skala besar atau aksi parlemen jalanan.
Dasar Aksi Sejuta Umat Pemakzulan Gibran
Tuntutan pemakzulan ini mencuat menyusul berkembangnya tiga persoalan hukum utama terkait keabsahan syarat administrasi pencalonannya:Putusan Mahkamah Agung (MA)
MA mengabulkan kasasi perkara nomor 742 K/TUN/2026 yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah luar negeri SMA milik Gibran yang diterbitkan Kemendikbudristek batal demi hukum dan tidak sah.
Pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK)
MK dalam persidangan perselisihan hasil pemilu menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah kelulusan setingkat SMA.
Dokumen Certificate of Attendance dari Singapura yang digunakan sebelumnya dinilai hanya sebagai sertifikat kehadiran, bukan ijazah kelulusan yang sah.
Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023
Batas usia pencalonan yang sebelumnya diubah oleh MK juga terus menjadi landasan kritik dari aspek moralitas dan integritas kepemimpinan.
Respons Tokoh dan Peta Politik di Parlemen
Isu pemakzulan ini mulai bertransisi dari tuntutan massa di jalanan ke dalam ruang formal DPR melalui wacana hak angket:
Sufmi Dasco Ahmad (Ketua Harian Gerindra / Wakil Ketua DPR): Mengonfirmasi bahwa sudah ada pembicaraan informal lintas fraksi di DPR yang membahas masalah ini secara serius.
Surya Paloh (Ketua Umum NasDem): Menyatakan dukungan terhadap opsi pemakzulan apabila seluruh persyaratan konstitusional telah terpenuhi demi kepastian hukum.
PDI Perjuangan dan PKS: Kedua partai secara intensif mendorong tindak lanjut putusan MA dan MK ini di DPR. PDIP menjajaki komunikasi lintas parpol terkait hak angket ijazah, sedangkan PKS secara resmi memerintahkan fraksinya untuk mengawal isu hukum ini.
Jimly Asshiddiqie & Tokoh Umat: Sejumlah tokoh hukum dan agama meminta delapan partai politik yang berada di parlemen segera bermusyawarah secara konstitusional untuk merespons kegaduhan politik agar tidak menimbulkan eskalasi massa yang tidak terkendali.
Demikian Aksi Sejuta Umat Pemakzulan Gibran.
