Massa mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi di Jakarta, Senin (28/3/2022).
Mereka menyuarakan aspirasi soal kelangkaan minyak goreng, menolak penundaan pemilu, menolak kepindahan Ibu Kota Negara (IKN).
Dalam spanduk yang dibentangkan, massa juga menyatakan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf gagal total. "Mundur, Pak!" tulisnya.
Dalam aksi kali ini, massa mahasiswa menyampaikan enam tuntutan. Pertama, menuntut pemerintah menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok.
Kedua, mendesak Presiden Jokowi untuk segera mencopot Menteri Perdagangan M. Luthfi. Ketiga, BEM SI juga menuntut lembaga negara untuk tetap menyelenggarakan pemilu 2024.
Keempat, menolak segala upaya untuk mengubah pembatasan masa jabatan presiden.
Kelima, mereka juga mendesak Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah (Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 23 dan Pasal 36) serta dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi dan kebencanaan.
Keenam, mahasiswa mendesak Jokowi-Ma'ruf untuk berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya," ujar Kaharudin dikutip Antara.
Siapkan Demo Besar
Mahasiswa juga berencana menggelar aksi demo susulan. Sejumlah lembaga dan organisasi mahasiswa mengancam bakal melakukan aksi demo besar-besaran jika wacana penundaan Pemilu 2024 terus bergulir.
"Dalam waktu dekat ini, mahasiswa Jakarta akan bergolak menentang wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden," kata Perwakilan Blok Politik Pelajar (BPP) Delpedro Marhaen Rismansah di Tugu 12 Mei Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Senin (28/3).
Pihak yang terlibat dalam aksi ini di antaranya adalah BEM FH Universitas Esa Unggul, BEM Fisip Universitas Indonesia, BEM SI wilayah BSJB, Blok Politik Pelajar, Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti, Sarekat Mahasiswa Peduli Literasi Universitas Indonesia.
Delpredo melanjutkan aksi demo besar-besaran ini tak hanya digelar di Jakarta saja.
"Kami menyerukan kepada mahasiswa di daerah lain untuk segera membentuk konsolidasi melakukan perlawanan semesta terhadap upaya penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden," ujarnya.
Kendati demikian, Delpredo belum mengungkapkan jadwal pasti gelaran demonstrasi itu. Ia hanya menyebut bahwa aksi demo akan dilakukan sebelum puasa.
Delpredo menuturkan aksi ini digelar sebagai bentuk protes. Sebab, wacana penundaan Pemilu 2024 adalah sebuah pelanggaran kontitusi. Ia juga menilai bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 ini menunjukkan sebuah rezim bebal, culas dan bahkan tamak.
"Problem utama dari situasi yang makin memburuk saat ini adalah rezim yang bebal, culas, dan tamak. Bila Pemilu 2024 ditunda, atau pun masa jabatan presiden diperpanjang maka akan terjadi presiden dituduh sebagai pelanggar UUD 1945," tuturnya.
Lebih lanjut, Delpredo menyebut, demonstrasi akan terus dilakukan jika para pejabat masih terus menggulirkan wacana penundaan Pemilu 2024.
"Oleh karena itu berhenti membicarakan wacana penundaan pemilu yang di luar konstitusi ini. Selain itu ada dampak yang kami wanti-wanti ada dampak ada harga mahal harus dibayar pemerintah jika berani menunda atau memperpanjang masa jabatan presiden," tutur Delpredo.
"Yaitu bahwa presiden akan disebut sebagai pelanggar konstitusi yang memiliki dampak hukum, yang kemudian kami mengatakan bahwa presiden akan kehilangan legitimasinya dan akan menimbulkan ketidakpatuhan hukum di masyarakat," tambahnya dikutip CNN Indonesia.
Blok Politik Pelajar merupakan wadah politik untuk para pelajar dan mahasiswa tanpa struktur ketua maupun pentolan organisasi.
Wacana penundaan Pemilu 2024 dipopulerkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan. Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan juga mengklaim wacana penundaan pemilu didukung "big data" berupa percakapan warganet di media sosial.*
