Pihak berwenang telah menuntut orang-orang di bawah hukum pencemaran nama baik pidana atas komentar online mereka tentang coronavirus dan respons pemerintah.
Pejabat Indonesia mengakui bahwa pelaporan pemerintah tentang wabah virus tidak memadai. Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia mengatakan pada 5 April 2020 bahwa statistik Departemen Kesehatan tidak sesuai dengan angka-angka yang dilaporkan oleh pemerintah provinsi, dan bahwa data kementerian terbatas, membuat kantornya “tidak dapat memberikan data lengkap.”
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan kekhawatiran bahwa jumlah infeksi dan kematian telah dilaporkan secara signifikan karena tingkat pengujian yang rendah.
“Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan pengujian untuk mengetahui tingkat sebenarnya dari wabah koronavirus di negara ini,” kata Andreas Harsono, peneliti senior Indonesia di Human Rights Watch.
"Pihak berwenang juga harus menjunjung tinggi hak atas informasi dan memberikan statistik yang akurat kepada publik."
Jumlah orang yang telah terpapar COVID-19 di Indonesia tidak jelas. Pada tanggal 7 April, Departemen Kesehatan mengumumkan ada 2.491 kasus positif dengan 209 kematian dan bahwa 13.186 orang telah diuji sejak 30 Desember, termasuk para awak kapal pesiar World Dream dan Diamond Princess.
Namun, pada 6 April, Dinas Pertamanan dan Pemakaman Jakarta mencatat bahwa 639 orang telah dimakamkan dengan protokol COVID-19, menunjukkan bahwa lebih banyak orang yang diduga menderita COVID-19 meninggal tanpa diuji.
Pejabat senior awalnya meremehkan virus. Pada bulan Februari, Menteri Kesehatan Terawan Putranto menolak perhitungan Universitas Harvard yang mempertanyakan klaimnya bahwa tidak ada COVID-19 kasus di Indonesia. Putranto menegaskan kembali pentingnya "berdoa" untuk mencegah virus.
Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengumumkan dua kasus positif pertama, di Depok, dekat Jakarta, pada 2 Maret. Ini lebih dari sebulan setelah Cina memberlakukan kuncian di Wuhan dan kota-kota lain di provinsi Hubei pada 23 Januari.
Pengujian masih sangat terbatas, dengan kurang dari 20 situs untuk memproses tes untuk seluruh negara dari 274 juta orang.
Sebagian besar tes awalnya hanya mungkin dilakukan di laboratorium di Pulau Jawa, pulau terpadat di Indonesia, dengan 6 provinsi. Pada bulan April, 12 mesin pengujian baru tiba untuk 12 provinsi lagi, dari total 34 provinsi.
Indonesia juga menghadapi kekurangan peralatan perlindungan pribadi dan masker medis, yang mendorong banyak pekerja medis untuk menggunakan jas hujan.
Asosiasi Medis Indonesia menyatakan bahwa setidaknya 31 pekerja medis, termasuk 20 dokter dan 4 perawat, telah meninggal sejauh ini karena COVID-19. Rumah sakit umum Indonesia juga kekurangan tenaga, dengan hanya 661 unit perawatan intensif, dan hanya setengahnya dengan ventilator.
Pada 15 Maret, Presiden Jokowi memerintahkan orang untuk, “Tetap di rumah, bekerja dari rumah, berdoa dari rumah,” tetapi dia belum memberlakukan pembatasan nasional yang lebih ketat pada pergerakan.
Pada 7 April, pemerintah DKI Jakarta setempat mengumumkan akan memberlakukan pembatasan dua minggu skala besar di Jakarta pada 10 April, yang mencakup penutupan sekolah dan tempat kerja serta batasan acara keagamaan dan kegiatan budaya.
Pihak berwenang Indonesia menggunakan undang-undang pencemaran nama baik yang telah lama disalahgunakan di negara itu untuk menindak kritik publik terhadap respons pemerintah terhadap wabah tersebut.
Polisi telah mendakwa 51 orang di bawah hukum pencemaran nama baik pidana karena diduga menyebarkan "berita palsu" (hoax) tentang virus corona.
Mereka termasuk lima netizen yang diduga menyebarkan informasi palsu di akun media sosial mereka, termasuk klaim bahwa seorang wanita Muslim yang terbang ke Arab Saudi untuk berziarah telah mati mendadak karena virus di bandara Jakarta. Polisi juga memblokir 38 akun media sosial.
Pihak berwenang menangkap tiga pria karena pesan media sosial yang mengklaim bahwa wilayah Jakarta utara memiliki kasus COVID-19 setelah pemerintah menyemprotkan desinfektan di sana. Seorang pria berusia 58 tahun di Bogor ditangkap karena mengunggah video di akun Instagram-nya yang mencakup klaim bahwa coronavirus adalah dalih untuk melakukan "pembunuhan massal."
Polisi juga menangkap seorang pria muda karena diduga menyebut penolakan Jokowi untuk memerintahkan suatu "bodoh" terkunci dan untuk komentar anti-Cina di akun Twitter-nya.
Pemerintah harus melawan informasi yang tidak akurat
tion diposting online atau di media dengan menyediakan publik dengan informasi yang jelas, teratur, dan akurat tentang virus corona dan transmisi, dan dengan menghilangkan prasangka informasi yang salah.
Di bawah hukum hak asasi manusia internasional, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak atas kebebasan berekspresi, termasuk hak untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dalam segala jenis.
Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk melindungi dan mempromosikan hak, termasuk hak atas kesehatan. Pembatasan yang diizinkan atas kebebasan berekspresi karena alasan kesehatan masyarakat mungkin tidak membahayakan hak itu sendiri. Respons yang menghormati hak terhadap COVID-19 perlu memastikan bahwa informasi yang akurat dan terkini tentang virus sudah tersedia dan dapat diakses oleh semua.
"Para pemimpin Indonesia tidak seharusnya membiarkan virus corona menjadi dalih untuk tindakan keras polisi terhadap kebebasan berekspresi," kata Harsono. “Sangat menyedihkan bahwa selama krisis nasional, pihak berwenang Indonesia tampaknya lebih tertarik membungkam kritik online daripada melakukan kampanye informasi publik COVID-19 yang masif.” (HRW)
