 |
| Aksi mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR RI pada 1998 yang menjatuhkan rezim Orde Baru.* |
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia (PB HMI) menginstruksikan kepada Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) HMI se-Indonesia agar menggelar aksi unjuk rasa menjelang dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin.
PB HMI meminta kader HMI di daerah melakukan aksi pada 6-13 Agustus. Titik aksi yang direkomendasi mulai dari Istana Negara hingga Gedung DPR.
Aksi puncak 6 Agustus 2021 di gedung DPRD wilayah masing-masing. PB HMI di Jakarta akan menggelar aksi di depan Gedung MPR-DPR RI.
Seruan aksi demo kepung istana dan Gedung DPR itu dikemukakan PB HMI pimpinan Abdul Muis Amiruddin. Seruan akau unjuk rasa ini termaktub dalam surat instruksi nomor 144/A/Sek/12/1443 bertanggal 2 Agustus 2021.
Menurut mereka, Presiden dan Wapres Jokowi-Ma'ruf Amin yang dihadapkan pada krisis Covid-19 gagal memenuhi hak masyarakat.
"Kami pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin beserta kabinetnya dianggap gagal," kesimpulan dalam surat instruksi tersebut.
"Aksi puncak pada tanggal 16 Agustus 2021 yang dilakukan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)," sebagaimana dikutip dari surat tersebut, Rabu (4/8).
Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda, PB HMI pimpinan Abdul Muis Amiruddin, Rich Hilman Bimantika membenarkan surat instruksi tersebut.
Menurut Hilman, pihaknya mengakomodasi keresahan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Pihaknya lantas merespons hal ini dengan menggelar aksi unjuk rasa.
"Kita respons dalam bentuk aksi nyata, aksi unjuk rasa," kata Hilman.
Hilman mengatakan, PB HMI membebaskan kepada kader di daerah daerah untuk memilih waktu pelaksanaan aksi dari tanggal 6-13 Agustus.
Pihaknya juga menginstruksikan agar Badko HMI menggelar aksi puncak di depan kantor DPRD wilayah masing-masing pada 16 Agustus mendatang. Sementara, PB HMI akan menggelar aksi di depan gedung MPR-DPR RI.
Sebagai pemantik, PB HMI juga berencana akan menggelar aksi di Istana Merdeka pada Jumat (6/8/2021).
"Sudah muncul satu titik aksi yaitu Istana Negara. Jabodetabek-Banten akan ikut kita tanggal 6 atau bagaimana ini masih kita tunggu sampai malam ini," jelas Hilman.
Menurut Hilman, sejauh ini sudah terdapat sejumlah badan koordinasi (badko) HMI di daerah yang mengkonfirmasi akan melakukan aksi tanggal 6 Agustus. Badko tersebut antara lain, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Tengah.
Pihaknya mengetahui bahwa aksi tersebut tidak diizinkan polisi karena masih dalam pelaksanaan PPKM Level 4 sehingga izin tidak mungkin diberikan. Meski demikian, pihaknya telah mengirimkan pemberitahuan.
"Namun dalam undang-undang dijelaskan itu bukan izin, cukup pemberitahuan," ujarnya dikutip CNN Indonesia.
PB HMI Kubu Raihan Membantah
PB HMI pimpinan Ketua Umum Raihan Ariatama membantah pihaknya mengeluarkan surat instruksi tersebut.
Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat PB HMI, Imam R Nasution, menyebut bahwa HMI di bawah pimpinan Ketum Raihan Ariatama tidak pernah mengeluarkan surat tersebut.
Dia memastikan bahwa HMI tidak akan melakukan aksi demonstrasi, khususnya saat massa PPKM Level 4 di beberapa wilayah termasuk DKI Jakarta.
"Kita dari PB HMI tidak ada ikut aksi besar aksi tanggal 6, 13 bahkan tanggal 16, karena pada saat ini kita dari PB HMI terkhusus di Bidang Soskesra sedang fokus agenda-agenda sosial, seperti distribusi bansos, advokasi masyarakat dalam menghadapi PPKM untuk memutus mata rantai COVID-19," kata Imam, Rabu (4/8/2021).
"Kita tegaskan kembali kita tidak (menerbitkan instruksi demo itu), karena kita harus bergotong royong untuk Indonesia tangguh dan tumbuh di bulan kemerdekaan ini," katanya.
Imam menyebut, ada sekelompok orang yang mengklaim sebagai pengurus PB HMI. Namun, Imam menegaskan bahwa hasil Kongres XXXI di Surabaya telah menetapkan Raihan Ariatama sebagai Ketua Umum PB HMI.
"Bagi saya hal itu tidak perlu untuk diperdebatkan karena publik sudah tahu acara yang di Surabaya siapa yang membuka, dan menghadiri, yang saat ini dipimpin saudara Ketua Umum Raihan Ariatama," katanya dikutip Detikcom.*
